Sebuah Kota Tanpa Kesadaran Waktu

Screen Shot 2018-04-13 at 11.37.20 PM

(Conie Sema)

AKU dan Umar berulang-ulang menciumi harum pandan rawa dan bau khas udara di kampung lebak pesisir itu. Ketika malam aromanya semakin terasa, dibawa angin menyusup ke jendela kamar tidur kami.

Kampung ini, dulunya sebuah kota besar yang menjadi lalu lalang perdagangan antar wilayah dan antar pulau. Di sekitar kawasan ini, ada beberapa pulau kecil. Antara pesisir pantai dengan sebuah pulau, terdapat tanjung. Di tanjung inilah dibangun bandar pelabuhan besar. Menjadi tempat bersandar kapal-kapal besar. Banyak pedagang dan pelayar luar seperti dari Tiongkok, Arab, India, dan beberapa wilayah di Asia berkunjung ke kota ini.

Sejalan dengan waktu kampung ini tidak lagi menjadi kota besar. Luas bentang wilayahnya semakin menyempit karena kebutuhan jaman. Lalu lintas utama, transportasi sungai dan laut, mulai berkurang. Digantikan jalan darat yang lebih cepat dan murah. Rumah-rumah warga mulai berputar arah tidak lagi menghadap ke sungai, tetapi memunggungi sungai. Menghadap ke talang atau jalan darat.

Meski wilayahnya terus menyempit tapi warga tetap menyebutnya kota. Penduduknya yang mungkin sudah generasi ke-100, bahkan lebih, masih bertahan hidup sebagai manusia lebak atau manusia sungai, dengan mata pencarian utamanya di sungai, talang, dan hutan, Mereka mencari ikan, berkebun, dan menebang kayu. Ada juga hidup dari kerajinan tembikar dan anyaman pandan rawa.

Aku dan Umar menumpang di rumah Pak Wirya, salah seorang sesepuh kampung yang juga kepala desa. Sebuah rumah panggung tua yang menghadap kelokan meander sungai besar. Setiap sarapan pagi kami diajak Pak Wirya duduk di beranda depan sambil memandang perahu dan kapal motor melintasi sungai.

Sebagai bekas kota besar, lanskap masa lalu di kampung ini masih terlihat jejaknya. Terutama dari topografi sungai dan tata pemukimannya. Juga barang-barang lama yang masih disimpan warga. Seperti kendi dan cawan tembikar, gentong keramik, manik-manik, dan perhiasan gelang, cincin, anting-anting, serta kalung. Alat memasak dari tanah liat, batu untuk meracik obat-obatan, gayung, dan kayu-kayu bekas tiang rumah yang sudah berumur puluhan abad.

Di beberapa tempat ada beberapa patung logam dan prasasti bertuliskan huruf Pallawa. Sebagian prasasti itu, menurut tetua kampung, berisi pesan pemimpin atau raja masa lalu tentang aturan tata pemerintahan, adat budaya, dan lingkungan.

Aku dan Umar mencoba berdiskusi dengan para sesepuh, tokoh masyarakat, juga sumber lain di kampung itu, mengumpulkan data-data untuk penelitian tugas akhir kuliah kami.

“Dari penjelasan warga, kawasan ini selain merupakan kota besar, juga kota yang memiliki peradaban cukup maju di jamannya.”

“Betul. Akun setuju, Mar. Nanti tinggal kita kuatkan dengan sumber lain. Misalnya data sejarah antropologi,dan arkeologinya.”

Percakapan aku dan Umar terhenti di situ, 20 tahun lalu. Kini, kampung itu sudah tak seramai dan seluas dulu lagi. Hanya tersisa tiga kecamatan yang dibagi beberapa desa saja.

“Sejak terjadi konflik dengan perusahaan perkebunan sawit dan HTI, jumlah warga di sini makin berkurang,” kata Pak Wirya yang sudah tidak lagi kepala desa.

“Sebagian masyarakat ada yang menerima kompensasi tanahnya, pergi ke tempat lain. Sebagian lagi, seperti saya tetap bertahan,” papar Pak Wirya. Warga yang bertahan ada dua kelompok. Yang pertama mempertahankan tanah ulayat dan hutan adat. Yang kedua karena sejarah.

Pak Wirya, termasuk yang bertahan karena sejarah. Setelah kebijakan relokasi ditolak warga. Kota tua ini sudah tak bernama. Jalan-jalan sudah tak punya nama. Beberapa kali warga memasang papan nama jalan dan nama-nama desa. Tetapi selalu dibongkar oleh petugas keamanan perkebunan. Termasuk orang-orang pemerintahan.

“Usaha kami untuk memasang papan nama tidak pernah surut. Tahun kemarin kami kembali memasang sekitar 30 papan nama jalan-jalan. Mereka kembali datang beramai-ramai merobohkannya. Dua orang warga kami sempat ditahan mereka.”
“Jadi Pak Wirya dan warga di sini, statusnya illegal, dong?”

“Entahlah. Yang kami punya hanya kartu penduduk lama. Selain itu layanan listrik. Tapi beberapa tempat yang sedikit jumlah warganya, jalur listriknya sudah diputus. Warga terpaksa sumbangan pasang mesin genset.”

“Apa alasan Pak Wirya dan warga memilih bertahan di kota ini?”

“Ini tanah leluhur kami. Sejarah kami.”

“Cuma itu?”

“Ya. Itu kesadaran kami.”

Selain memiliki KTP dan layanan listrik, warga masih memiliki layanan lain berupa gedung sekolah, tempat ibadah, puskesmas, dan sebuah rumah sakit milik swasta. Rumah sakit ini berada di wilayah perbatasan perkebunan dengan wilayah kota atau kampung yang tak lagi bernama itu. Warga memilih bertahan. Menolak direlokasi dari wilayah yang mulai terkepung kebun sawit dan kebun HTI itu.

Bertahun-tahun kota ini dibiarkan tanpa identitas. Jaringan telpon diputus, Jaringan seluler juga ditiadakan. Masyarakat sudah tak bisa lagi mengakses internet. Aplikasi navigasi GPS juga dihapuskan. Surat-surat tak pernah sampai. Orang tak punya alamat pos. Ada sekitar 250 ribu jiwa di kota ini kehilangan akses ruang. Kehilangan ruang sosial bahkan ruang politik,

“Bagaimana dengan pajak?”

“Hampir 10 tahun, kami tidak lagi menerima tagihan pajak bumi dan bangunan.”

Bertahun-tahun masyarakat kota tak bernama itu, dibiarkan membeku dalam ruang sempit di tengah spasial yang luas di kota-kota lainnya. Jarak kota itu dengan pusat pemerintahan hanya sekitar 200 kilometer. Kalau dulu hanya membutuhkan waktu tempuh sekitar tiga jam, kini semakin lama. Karena jalan menuju ke sana pun dibiarkan rusak. Pemilik perkebunan telah memindahkan akses jalan ke tempat lain. Sebelumnya, truk dan kendaraan berat mereka melewati jalan di kampung itu.

Aku sempat berhenti di sebuah warung di gerbang batas kampung itu. Aku biasa mampir ngopi dan sekaligus mengisi bensin motorku. Pak Kasman pemilik warung itu, sudah hapal denganku. Ia teman akrab Pak Wirya,

Di jalan pulang, aku membayangkan kehidupan kota itu. Membayangkan sebuah masyarakat tanpa memiliki kesadaran atas ruang, yang berarti kehilangan pula identitasnya. Kejahatan yang luar biasa jika ada pemerintahan membiarkan warganya kehilangan kesadaran spasialnya. Tapi entahlah. Apakah ada suatu kondisi yang memang dikehendaki seperti itu. Mungkin mereka menyakini jika kesadaran spasial sebuah masyarakat rusak, maka kesadaran temporalnya juga akan ikut rusak.
Bertahun-tahun tak ada yang peduli dengan kondisi warga di sana. Bagaimana perkembangan jiwa anak-anak dan masa depan pendidikan mereka. Setiap yang datang pun, sama seperti aku, karena kebutuhan program penelitian, Beberapa aktifis dan media massa sempat menyiarkan persoalan masyarakat di sana. Tetapi tidak merubah keadaan.

“Banyak program resolusi konflik di sana, tapi tetap tak terselesaikan. Karena selalu ada yang memelihara dan menghidupi konflik,” aku teringat ucapan Umar.

Warga semakin terisolir ruang komunikasinya. Tak lagi memiliki ruang kebebasan menandai identitas mereka. Bahkan teks sejarah dan budaya pelan-pelan dilenyapkan. Pihak tertentu sengaja membeli benda-benda artefak arkeologi itu, bukan untuk bisnis, tetapi bertujuan melenyapkan bukti sejarah dan peradaban masa lalu di kota itu.

Lima bulan lalu, aku mendapat kabar ada wabah penyakit menyerang kampung itu. Warga banyak yang mati karena terlambat ditolong. Penyakit yang diderita warga agak aneh. Diawali mual dan muntah-munta, seperti terkena diare. Sebagian warga yang sudah parah ditandai keluarnya darah, demam, muntah dan disentri. Gejalanya seperti orang terserang kolera. Diagnosa dokter berubah-ubah. Sampai kesimpulan terakhir tim dokter, mengatakan, wabah penyakit aneh itu akibat bakteri yang masuk lewat air sungai yang tercemar limbah.

10 Tahun kemudian aku tak pernah lagi mendengar kabar kota tua itu. Apakah masih ada. Aku rindu kampung yang selalu ingin disebut kota itu. Tapi aku tak sekuat dulu lagi. Usiaku semakin tua. Aku pun ragu apakah Pak Wirya dan teman seusianya masih hidup.

Memoriku hanya merekam ucapan Pak Wirya tentang kesadaran sejarah. Ia bertahan karena identitas sejarah dan peradaban di sana. Ia bertahan karena kesadaran spasial, juga kesadaran waktu. Aku juga teringat ucapan Umar, bahwa masyarakat tanpa kesadaran waktu tak akan mengenali sejarahnya. Dan tanpa sejarah, masyarakat tak akan punya masa depan. ***